Resensi Buku

Negeri (Tanpa) Dokumen: dari Aidit, Orde Baru, hingga Muhidin M. Dahlan

Posted on in Resensi Buku

“Tanpa dokumentasi, peristiwa politik Indonesia mirip prosa yang buruk.” (hlm. 25).

Mengingat, dokumentasi atau arsip adalah salah satu pencatat sejarah, di mana sejarah memiliki arah serta kontinuitas di masa depan, dengan demikian, secara substansial sejarah berperan sebagai alternatif untuk memahami gejala aktual, sekaligus menentukan arah pilihan atau jawaban bagi masa depan.

Tanpa pendokumentasian yang baik, sejarah tidak akan terawat baik. Akibatnya, kita akan berputar-putar menghadapi masalah yang sama seperti di dalam labirin.

Dalam esai berjudul “Politik Tanpa (Pusat) Dokumentasi”, Muhidin M. Dahlan membukanya dengan pertanyaan, di manakah ruang dokumentasi politik di Indonesia saat hajatan politik tiap tahun digeber dan dirayakan?

Melalui esainya Muhidin mempertanyakan arsip; baik kliping koran; video, foto, dan suara; atau alat-alat peraga representatif yang dapat diakses secara detail oleh publik yang ingin mengetahui rentetan kisah panjang politik di Indonesia.

Hal tersebut dilatarbelakangi pengalaman buruk Muhidin saat menyelenggarakan riset Almanak Partai Politik pada tahun 2008. Riset yang ia harapkan dapat menyisir perjalanan partai sejak Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Golkar, hingga Partai Keadilan Sejahtera ini berbuah nihil.

Sebab, lembaga yang seharusnya menyimpan arsip tersebut—gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta —tidak merawatnya dengan baik.

Terbukti, selain ruang dokumentasi yang masih berantakan, arsip-arsip yang tersimpan pada umumnya hanya didominasi dokumen Pemilu 2004.

Meski demikian, saya pikir Muhidin bukan seorang konservatif yang hanya memercayai adagium “no document no history” dan menafikan sejarah dari ranah subaltern. Hanya saja, lewat esai-esai dalam buku Politik Tanpa Dokumen ini, seolah menegaskan identitas atau posisi dirinya sebagai seorang arsiparis yang prihatin terhadap pendokumentasian sejarah di Indonesia.

Baca Juga:  Mencintai dengan Cara yang Begitu Sehari-Hari

Bahkan, secara sepesifik dalam esai “Gerakan Melawan Rezim Tunasejarah”, Muhidin memaparkan: negara yang tidak memiliki lembaga arsip yang dinamis dengan pengelolaan kreatif dan pegiat dokumentasi hanya sebagai anak tiri profesi adalah negara yang tunasejarah (hlm. 29).

Namun, buku setebal 461 halaman ini tidak melulu membahas masalah arsip. Secara umum pembaca akan disuguhi enam tema besar: mulai dari “Politik Enam Lima”, “Politik Jurnalistik”, hingga “Politik Olahraga”.

Buku Politik Tanpa Dokumen ditulis dengan gaya bahasa yang serius. Berbeda dengan buku yang lahir bersamanya—Nakal Harus, Goblok Janganyang dalam penulisannya menggunakan gaya nakal dan cenderung santai.

Meski dalam hal kepadatan dan kualitas isi tidak jauh berbeda, keduanya memuat kaleidoskop sejarah yang dikaitkan dengan problem aktual khas esai-esai Muhidin.

Buku ini layaknya arsip yang disusun menjadi mozaik sejarah. Bahkan, dalam pengantar editor dikatakan, buku yang terlahir pada peringatan dua puluh tahun kepenulisan Muhidin M. Dahlan ini memiliki kematangan yang tinggi, di mana setiap paragrafnya memiliki tesis dan antitesis tersendiri yang membuat pembaca tidak bosan-bosan menjelajahi keresahan Muhidin.

Esai-esai dalam buku ini seolah mengantarkan pembaca pada mimpi buruk dan kerisauan. Esai yang tidak jarang memantik pertanyaan dan memaksa pembaca untuk mengangguk setuju jika problem aktual dan sejarah selalu saling berkelindan.

**

Di antara tiga buku yang lahir bersamanya—Nakal Harus, Goblok Jangan; Semesta di Balik Punggung Buku; Pada Sebuah Kapal Buku—buku ini, saya pikir lebih “berat” dan memunculkan impresi tersendiri.

Pasalnya, Muhidin, setelah dua puluh tahun perjalanan kepenulisannya, merangkak matang tiap waktunya. Menurut Prima Hidayah dalam pengantarnya, buku yang terbit di bulan proklamasi kemerdekaan ini sangat kentara menunjukkan perubahan gaya menulis Muhidin.

Baca Juga:  Menjadi Muslim, Menjadi Orang Indonesia yang Baik

Di tahun 90-an, esai-esai Muhidin memiliki aroma podium yang menggetarkan. Perubahan yang dinamis ini terus berlanjut hingga Susilo Bambang Yudhoyono menduduki jabatannya yang kedua.

Setelah buku Lekra Tak Membakar Buku dan Tuhan Ijinkan Aku Jadi Pelacur, kata Prima, Muhidin seolah telah mantap menjadi penulis kiwa yang telaten mendistribusikan gagasan dan arsip yang kekiri-kirian.

Khususnya dalam babakan PKI. Stigmatisasi negatif atas sejarah partai ini tampaknya membangkitkan girah Muhidin sebagai arsiparis, mengingat tak jarang dalam esainya ia menukil koran Harian Rakjat.

Muhidin mencoba melakukan afirmasi sejarah terhadap PKI selepas stigma yang ditimpakan kepada partai kiri itu setelah tragedi ‘65. Di mana pencatatan sejarah oleh rezim Orde Baru saat itu makin lama makin absurd.

Dalam buku Nakal Harus, Goblok Jangan, stigma itu dibantah dalam esai “Teladani Elite Kumunis Indonesia dalam Urusan Hidup Menjauhi Api Korupsi” dengan mencontohkan kesederhanaan Njoto atau Aidit yang rela ngasong di Stasiun Pasar Senin.

Moral komunis menganggap elite partai adalah teladan bagi masyarakat. Selain itu, tak ditemukannya dalam catatan sejarah, artikel atau arsip mana pun yang menunjuk langsung PKI dalam tindak pidana korupsi, menjadi bukti konkret yang digumamkan Muhidin.

Begitu pula yang termaktub dalam buku Politik Tanpa Dokumen, moral anggota PKI juga dipaparkan dalam “M.H. Lukman, Hikayat Seorang Anggota Dewan”. “Moralitas komunis” Lukman diuji saat ia menjadi anggota parlemen.

Sebagai politbiro, anggota dewan, dan Menteri Negara, bisa saja Lukman menapaki jalan hidup mewah. Tetapi, menurut kesaksian putri sulungnya, Lukman memilih tinggal dalam rumah kontrakan beralas semen dengan dua kamar tidur (hlm. 168).

Kontrakan yang berada di Gang Buntu, Pasar Genjing, Jakarta, itu menjadi saksi bisu “moral komunis” yang dipegang teguh oleh M.H. Lukman yang notabene adalah orang kedua di PKI setelah Aidit.

Baca Juga:  Manusia-Manusia Kosong pada Novel Murakami

Bermodal arsip dan pengetahuan sejarah yang tidak diragukan, buku ini dengan apik membuka tabir sejarah Indonesia, dan realitas pendokumentasian di Indonesia. Buku yang saya pikir penting untuk dibaca guna menghindarkan mitos dan stigmatisasi negatif sejarah akan kisah yang tampak tabu untuk diangkat.

Sebab, diakui atau tidak, bentuk narasi konspiratif sejarah kita—khususnya perihal komunisme—pasca Orde Lama sangat mengakar, bahkan sampai sendi-sendi emosional dalam masyarakat.

Meminjam kalimat Bandung Mawardi, “Sejarah Indonesia memerlukan keberanian untuk memberikan kritik dan refleksi” maka esai-esai dalam buku ini telah mewakili refleksi dan otokritik terhadap pemahaman sejarah kita yang selalu hitam putih.[]

Data Buku:

Judul: Politik Tanpa Dokumen

Penulis: Muhidin M. Dahlan

Penerbit: I:boekoe

Cetakan: Agustus 2018

Tebal: 461 hlm

ISBN: 978-979-1436-55-7

Foto: Dokumentasi pribadi

Facebook Comments

Bergiat di LPM Arena dan aktif di Komunitas Kutub Yogyakarta.